Nahkodai BPC Gapensi Trenggalek, Jokowi : Pemkab Harus Selektif dalam Proses Pemilihan Calon Penyedia Jasa

Trenggalek - Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Trenggalek menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Gapensi VIII Tahun 2022 di Hall Hotel Hayam Wuruk, Rabu (9/3/2022).

Dalam Muscab tersebut, Joko Widodo terpilih sebagai Ketua BPC Gapensi Trenggalek periode 2022 - 2027 secara aklamasi.

Baca juga: Undang Wakil Gubernur Jatim, FK UNAIR Adakan Webinar Kewirausahaan

Setelah terpilih menjadi orang nomor satu di Gapensi tersebut, Joko Widodo langsung angkat bicara terkait proses pemilihan calon penyedia jasa.

Menurutnya, Pemkab Trenggalek harus lebih selektif dalam proses pemilihan calon penyedia jasa." Dalam pemilihan tersebut, hendaknya calon penyedia jasa telah terverifikasi di aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).Sebab di SIKaP, data penyedia sudah lengkap.Mulai data perizinan (SBUUJK yang dimiliki serta masa berlakunya), " ucapnya.

Baca juga: Dukung Program Mahasiswa Wirausaha, DPKKA UNAIR Gelar Webinar Digitalisasi Transformasi Dunia Industri

Selain itu, juga perlu adanya data pengalaman, ada data perpajakan, dan data paket yang sedang dilaksanakan.Sehingga tidak ada lagi kasus SKP yang dilanggar, tidak ada lagi Badan Usaha yang SBU nya mati atau tidak memiliki subklasifikasi yang disyaratkan bisa melaksanakan proyek.

" Ini semua untuk kebaikan bersama antar sesama calon penyedia jasa, " imbuhnya.

Baca juga: Anis Byarwati: Tugas Pemerintah Bantu UMKM Tak Hanya Lewat BLT, Namun Harus Sampai Naik Kelas

Selanjutnya, Joko juga berjanji akan berbuat yang terbaik demi kemajuan Gapensi di Kabupaten Trenggalek.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Gapensi Jawa Timur, Mochamad Sarifudin berharap, dengan semakin sulitnya regulasi aturan bagi para penyedia jasa kontruksi sekarang ini, para pengurus yang sudah terpilih agar selalu membina sesama anggota serta bisa mengatasi aturan - aturan yang sudah.

Baca juga: Fasilitasi UMKM, Rafli Ajak Pelaku Usaha Mikro Optimalkan ‘E-Commerce’

Sarifudin juga menyebut, jika pembinaan tersebut harus ditingkatkan.Karena, harus ada pemahaman tentang tata cara pelelangan." Pada hakekatnya, pelelangan ini bersifat bebas.Dari manapun bisa masuk dan tidak ada larangan.Namun, secara etika APBD Kabupaten Trenggalek bisa dinikmati oleh masyarakat Trenggalek.Dengan tidak mengurangi aturan yang sudah ada, " ungkapnya.

Selanjutnya, dia akan mengupayakan untuk duduk bareng dengan BPC Gapensi kabupaten lain yang ada di Jawa Timur." Dan terbukti sudah ada yang duduk bareng dan hasilnya cukup baik.Namun, itu hanya khusus APBD, sedangkan untuk APBN ruang lingkupnya berbeda, " tutupnya (ags).

Baca juga: Direktur Ormas Kemendagri Rangkul DPP IPEMI Bangkitkan Ekonomi Pasca Pandemi Di 514 Kabupaten Kota