Bahas Pokir dan Reses, DPRD Trenggalek : Masih Banyak Jalan Rusak dan Perlu Perbaikan

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bertajuk rapat paripurna internal, Senin (21/3/2022).

Dalam rapat tersebut, agendanya adalah penyampaian laporan hasil reses DPRD tahun 2021 - 2022 serta persetujuan terhadap pokok - pokok pikiran (Pokir)  DPRD dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Baca juga: DPRD Sukoharjo Jateng, Belajar di Trenggalek Tentang Pembangunan Bendungan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan, hasil dari rapat paripurna kali ini, prioritas usulan dalam RKPD salah satunya terkait infrastruktur.

" Dari hasil reses teman - teman dewan, kita simpulkan terkait infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Masih banyak jalan yang rusak dan perlu adanya perbaikan.Baik jalan desa maupun kecamatan, " ucapnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Statemen Ketum PSI Menggiring Anies ke Istana

Doding menuturkan, jika rapat kali inisengaja digelar tertutup dan bersifat internal.

Politisi dari PDI-P ini menyebut, dengan adanya permasalahan ini, pihaknya meminta atau mengajak untuk melakukan perbaikan pada tahun 2023.

Baca juga: Inilah Empat Besar Parpol Hasil Survey CISA : PDIP, Demokrat, Golkar Disusul Gerindra

Selain itu, Kang Doding sapaan akrabnya juga menyampaikan, terkait air bersih, di Kabupaten Trenggalek sering terjadi kekeringan serta kelangkaan air bersih saat musim kemarau.

" Nah, ini kuga menjadi hal yang menarik selain infrastruktur.Sehingga, perlu adanya perhatian khusus agar kebutuhan air bersih di wilayah - wilayah tersebut bisa teratasi, yakni melalui program pipanisasi, " imbuhnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Gagal Dipukul, Anies Dirangkul

Selain itu, di berharap, untuk sektor pendidikan, meskipun Pembelajaran Tatap Muka (TPM) masih belum diterapkan sepenuhnya, penambahan fasilitas atau sarana dan prasarana perlu kiranya dilakukan.

" Ini sangat oenting untuk menunjang jalannya proses belajar mengajar.Jadi kalau fasilitasnya lengkap, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik pula, " ungkapnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Tanpa Soeharto, PKI Akan Berkuasa di Indonesia

Dia juga menjelaskan, terkait kurangnya tenaga pengajar dibeberapa sekolah harus segera dicukupi oleh Pemkab.

Tentang pemberdayaan masyarakat miskin, dia melihat jika masyarakat tidak hanya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja." Ada juga bantuan permodalan baik tunai maupun non tunai.Misalkan peralatan produksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin untuk memulai usaha, " tandasnya.

Dengan adanya laporan reses dia berkeinginan agar bisa dijadikan program dalam tahun 2023 mendatang.

" Sekarang  masih masuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).Ada 1.339 usulan kegiatan daei DPRD.Semoga saja bisa menjadi skala prioritas, " tutupnya (ags).